Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan

koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:

1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;

• pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
• peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan

• pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2014, No.16

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan Program Pendidikan Tinggi