Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan,

pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:

1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.16 6

1. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan

• mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan

evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.