Pasal 23

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

• bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

• persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
• kurikulum Program Studi;
• proses Pembelajaran;
• penilaian hasil belajar;
• persyaratan kelulusan; dan
• wisuda;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

• bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

• rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
• sistem penjaminan mutu internal;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

• membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:

• kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.16 12

• organisasi kemahasiswaan; dan
• pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

• penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
• penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:

• penggunaan sarana dan prasarana;
• pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
• pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.