Pasal 57

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan

Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;

• instansi di bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

• instansi . . .

• instansi di bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:

• anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
• akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
• surat keterangan domisili; dan
• Nomor Pokok Wajib Pajak.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.