Pasal 20

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(2) Untuk …

(2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga

selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib

melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk kepentingan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(5) Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/Bank

Umum/badan lainnya wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan,

pengoperasian, dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.