Pasal 19

(1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan

(2) Rekening … sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya

dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang- kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala.

(4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening

pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan

sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan

pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga