Pasal 5

(1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib

melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat

menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas

verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi

Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan

ketentuan sebagai berikut:

• Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah:

1. melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau

Walikota; dan

1. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,

untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di

lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

• Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:

1. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga; dan

1. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,

untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di

lingkungan satuan kerjanya;

• Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi

kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

www.peraturan.go.id

2016, No.196

• Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:

1. melaporkan kepada Presiden; dan

2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan,

untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga; atau

• Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah

yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/Pimpinan

Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

(4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.