Pasal 42

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti

Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam

SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah

melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda

lunas.

(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKN/D, untuk

SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• Identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

• jumlah Kerugian Negara/Daerah yang telah dibayar

sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang

ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

• pernyataan bahwa Pihak yang

Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian

Negara/Daerah;

• pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam

hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan

atas dasar pelunasan SKTJM; dan

• pernyataan pengembalian harta kekayaan yang

disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang

diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau

SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas

dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan

www.peraturan.go.id

2016, No.196

tanda lunas kepada Pihak yang

Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan

barang jaminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang

Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau

SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada

Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas

harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

• Badan Pemeriksa Keuangan;

• Majelis;

• Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti

Kerugian Negara/Daerah; dan

• Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta

kekayaan.