Pasal 16

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh

PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf a, PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk

melakukan penuntutan penggantian Kerugian

Negara/Daerah kepada Pihak yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri,

atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/

Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian

Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat

pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak

yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian

Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

• identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

• jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus

dibayar;

• cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian

Negara/ Daerah;

• pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

• pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/

Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan

mereka tidak dapat ditarik kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:

www.peraturan.go.id

2016, No.196

• daftar barang yang menjadi jaminan;

• bukti kepemilikan yang sah atas barang yang

dijaminkan; dan

• surat kuasa menjual.