Pasal 86

(1) Semua peraturan yang terkait dengan pendidikan pertahanan negara masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penetapan pendanaan BHPP UNHAN sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Untuk pertama kali anggaran rumah tangga BHPP UNHAN disusun oleh Rektor

atau pejabat Rektor untuk mendapatkan penetapan Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Untuk pertama kali keanggotaan Majelis Wali Amanat BHPP UNHAN

ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan.

(5) Senat Akademik harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Rektor diangkat.

(6) Organ BHPP UNHAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah

terbentuk paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan.