Pasal 77

(1) BHPP UNHAN dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha

berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 46 ayat (8) dan ayat (9).

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap

tahunnya, ditambah investasi, dan tambahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP UNHAN.

(4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip

kehati- hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP UNHAN.

www.djpp.depkumham.go.id

32

(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional

oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari BHPP UNHAN.

(6) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) dan ayat (9).

(7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk

sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi, pemanfaatan deviden dan pendirian

badan usaha berbadan hukum diatur dalam anggaran rumah tangga.