Pasal 46

(1) Kekayaan awal BHPP UNHAN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan,

kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Keuangan.

(2) Penetapan nilai kekayaan awal BHPP UNHAN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang

penggunaannya diserahkan kepada BHPP UNHAN dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

(5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibukukan sebagai aset dalam

neraca BHPP UNHAN dengan pengungkapan yang memadai (full disclosure) dalam catatan atas laporan keuangan.

(6) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP UNHAN selain tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Majelis Wali Amanat.

(7) Kekayaan dan pendapatan BHPP UNHAN dikelola secara mandiri, transparan,

dan akuntabel oleh Rektor.

www.djpp.depkumham.go.id

21

(8) Kekayaan dan pendapatan BHPP UNHAN digunakan secara langsung atau

tidak langsung untuk:

• kepentingan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
• pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
• peningkatan pelayanan pendidikan; dan/atau
• penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d tidak merusak

citra BHPP UNHAN sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c.