Pasal 18

(1) Senat Akademik merupakan organ representasi dosen yang menjalankan

fungsi pengawasan akademik.

(2) Senat Akademik bertanggungjawab kepada Majelis Wali Amanat.

(3) Tugas dan wewenang Senat Akademik:

• menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi penerapannya;
• menetapkan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga;
• menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi pelaksanaannya;

www.djpp.depkumham.go.id

10

• mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik, kode etik sivitas akademika;
• mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
• mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu sekurang-kurangnya pada Standar Nasional Pendidikan;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
• mengawasi dan mengevaluasi kebijakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
• mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
• mengawasi secara umum penilaian kinerja tenaga kependidikan;
• memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
• memberi pertimbangan akademik kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana jangka panjang, rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor;
• memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang kinerja bidang akademik Rektor;
• memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang usulan anggaran rumah tangga atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Dewan Guru Besar kepada Majelis Wali Amanat; dan
• memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;