Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan

urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, serta agama.

(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan

pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan

pemerintahan meliputi:

• pendidikan;

• kesehatan;

• pekerjaan umum . . .

• pekerjaan umum;

• perumahan;

• penataan ruang;

• perencanaan pembangunan;

• perhubungan;

• lingkungan hidup;

• pertanahan;

• kependudukan dan catatan sipil;

• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

• keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

• sosial;

• ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

• koperasi dan usaha kecil dan menengah;

• penanaman modal;

• kebudayaan dan pariwisata;

• kepemudaan dan olah raga;

• kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

• otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

dan persandian;

• pemberdayaan masyarakat dan desa;

• statistik;

• kearsipan;

• perpustakaan;

• komunikasi dan informatika;

• pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan;

bb. energi dan sumber daya mineral;

cc. kelautan dan perikanan;

dd. perdagangan . . .

dd. perdagangan; dan

ee. perindustrian.

(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap

sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.