Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana

dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya

1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan

susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.