Pasal 148A

Koordinasi dan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal L42 sampai Pasal L48 dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor mengacu kepada kerangka kerja manajemen risiko pembangunan nasional dan koordinasi dan integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Agar

SK No269130A

PRESIDEN

Agar setiap orang memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Indonesia, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

INDONESI4,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

,HO Djaman

SK No26913l A

PRESIDEN