Pasal 39

(1) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM

sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) kepada Peserta.

(2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar

manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maka Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran.

(3) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM

se bagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(4) Dalam ...

SK No 031937 A

PRESIDEN

(4) Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh

tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Pengusaha mengajukan permintaan penggantian

manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha membayar hak Peserta.

(6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian

manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.