Pasal 31

(1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan

Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

(2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

• memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus;
• terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
• terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan
• mendapat persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.