Pasal 21

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota, keanggotaan forum terdiri atas:

• bupati/walikota;
• kepala kepolisian resor/resor kota;
• badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
• asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota;
• perwakilan perguruan tinggi;
• tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
• lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
• pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten/kota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

(3) Dalam pembahasan forum, bupati/walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:

• sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
• jalan;
• perindustrian; dan
• penelitian dan pengembangan;

(4) Dalam . . .

(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/ resor

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor/resor kota.

Bagian Kelima Dukungan Administratif