Pasal 19

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan provinsi, keanggotaan forum terdiri atas:

• gubernur;
• kepala kepolisian daerah;
• badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
• asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi;
• perwakilan perguruan tinggi;
• tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
• lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
• pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

(3) Dalam pembahasan forum, gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:

• sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
• jalan;
• perindustrian; dan
• penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan direktur lalu lintas kepolisian daerah.