Pasal 26

(1) Studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c

dituangkan dalam dokumen studi pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:

• lokasi tanah yang diperlukan;
• peta dan luasan tanah;
• status dan kondisi tanah; dan
• rencana pembiayaan.

(2) Dalam hal pembangunan bendungan memerlukan lahan pada kawasan permukiman,

perencanaan pembangunan bendungan perlu dilengkapi dengan studi pemukiman kembali penduduk.