Pasal 14

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan oleh Pembangun bendungan kepada:

• Menteri untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
• gubernur untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota; dan
• bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah Pembangun bendungan memperoleh izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).