Pasal 61

(1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna

harus memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

(2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.