Pasal 50

(1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang

diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:

• pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
• pada penyelenggara provinsi memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
• pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
• pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
• memiliki DP3 dengan predikat baik;
• memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
• memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

(2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dicabut karena:

• meninggal dunia;
• mengundurkan diri;
• menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
• tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
• membocorkan data dan dokumen kependudukan.

(3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh Menteri.