Pasal 2

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung

dan Hakim yaitu:

• Pejabat Negara lainnya;

• Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada

instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

• Arbiter dalam suatu sengketa perdata;

• Anggota Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;

• Jabatan pada lembaga keuangan bank dan lembaga

keuangan nonbank;

• Jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota pada

lembaga nonstruktural;

• Komisaris, dewan pengawas, direksi pada badan usaha

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;

• Notaris, .......

www.djpp.kemenkumham.go.id

• Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris

Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus;

• Pejabat Pembuat Akta Tanah;

• Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan

perundangundangan dinyatakan tidak boleh dirangkap

oleh Hakim; atau

• Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah.