Pasal 9

(1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

• menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang

didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang

kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa;

• memberikan ...

PRESIDEN

• memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada

Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang

berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas

Bumi Nasional;

• menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi;

• menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan

kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan

Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat;

• menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan

akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

• menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang

mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan

didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah;

• menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak

Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang

berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan

Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat

diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para

pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.