Pasal 24

(1). Pembayaran-pembayaran yang memberatkan Anggaran Daerah dilakukan dengan surat perintah membayar uang (s.p.m.u.) yang ditanda tangani oleh pejabat atas nama Kepala Daerah yang ditunjuk dengan surat Keputusan. (2). Bentuk surat perintah membayar uang ditetapkan oleh Pemerintah. (3). Untuk melakukan pengeluaran dapat pula dikeluarkan uang untuk dipertanggung-jawabkan (u.u.d.p.) satu sama lain didasarkan pada tata-cara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.