Pasal 68

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) waj ib mengisi SPTPD.

(2) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (21 dan ayat (4) terutang yang telah dibayar

oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (f) paling

sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus . . .

SK No l81457A

PRESIDEN

NEPUBLIK INDONESIA

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai

SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.