Pasal 58

(l) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (21 Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang mpiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

(5) Tarif . . .

SK No l8l447A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

(6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa

pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

(9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara

penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

• sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
• kerja sama pemanfaatan;
• bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
• kerja sama penyediaan infrastruktur.

(10) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:

• tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
• tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
• tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(12) Pelaksanaan .

SK No l8lzt48 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(l2l Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran