Pasal 134

(l) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dan/atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal Daerah, Menteri dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).

(2) Dalam . . .

SK No 145800A

PRESIDEN

REPTIELIK INDONESIA

-tt2-

(21 Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan/atau relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga terkait.

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

• Daerah yang dikenai sanksi administratif dan/atau daerah yalg mendapatkan relaksasi pengenaan sanksi administratif;
• bentuk sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif; dan
• jangka waktu pemberian sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif. (41 Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Menteri dalam memberikan sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif.