Pasal 115

(l) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah lain; dan/atau
• pihak ketiga. (21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
• pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
• pendampingan . . .

SK No 181496A

REPUBLIK INDONESIA

• pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
• peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
• penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
• kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan

Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g. (41 Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.