Pasal 106

(1) Menteri dapat meninjau kembali besaran tarif sanksi

administratif berupa bunga dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7),

Pasal 65 ayat (5), Pasal 71 ayat (41, Pasal 72 ayat (4),

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (a) dan

ayat (5), Pasal 91 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 103 ayat (9), dan Pasal 105 ayat (7) paling lama 2 (dua) tahun sekali. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian

SK No l8l489A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Puluh Dua Opsen

Paragraf 1 Pemungutan