Pasal 1

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/ atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
3. Kementerian Negara/kmbaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara. yang4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- UndangNomor 49Prp. Tahun 1960.
7. Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/ Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. Piutang.

PRESIDEN

1. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
2. Dihapus.
3. Dihapus.

(21 dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu)2. Di antara ayat ayat, yakni ayat(2a) sehingga berbunyi sebagai berikut: