Pasal 3

(1) Menteri membuat Perjanjian Bilateral mengenai

Perdagangan Perbatasan dengan pemerintah negara tetangga berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota terkait, serta pimpinan lembaga lainnya.

(2) Perjanjian...

SK No 003622 A

PRESIDEN

(21 Perjanjian Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.