Pasal 100

(1) BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga

pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.

(2) Pembinaan

PRES IDEN

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• pemberian bimbingan teknis penerapan Standar untuk Pelaku Usaha dan masyarakat;
• pemberian insentif dan/atau pendampingan dalam proses Sertifikasi serta penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil;
• fasilitasi pembiayaan dan pemeliharaan Sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil;
• pengembangan LPK;
• edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bertanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;
• edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian dari LPK yang telah diakreditasi KAN;
• peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
• peningkatan kompetensi dan kapasitas Pemangku Kepentingan dalam memenuhi Persyaratan Acuan untuk Penilaian Kesesuaian;
• peningkatan pemahaman terhadap pentingnya infrastruktur mutu bagi Pemangku Kepentingan;
• peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
• pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi Kalibrasi, pembuatan Bahan Acuan, dan penyelenggaraan uji profisiensi; dan

1. menumbuhkembangkan budaya standar melalui pendidikan formal dan non formal.