Pasal 79

(1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi

kegiatan:

• pelayanan kepada masyarakat; dan
• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi/kabupaten/kota, atau provinsi/ kabupaten/kota dengan pihak lain.

(2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan

data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

(3) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi, atau

provinsi dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan oleh Menteri.

(4) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/

kota, atau kabupaten/kota dengan pihak lain dalam satu provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh gubernur.

(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) wajib memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan serta keberpihakan pada kepentingan umum.