Pasal 69

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dirumuskan dengan mempertimbangkan:

• koordinasi antarpelaku pembangunan;
• terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
• keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
• partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
• penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
• sistem transportasi nasional;
• peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
• kondisi ekonomi nasional;
• kebijakan pembangunan nasional;
• kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan
• tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Umum