Pasal 62

(1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional

dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

(2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi

dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

(3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten

dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan.

(4) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota

dilakukan dengan keputusan walikota yang bersangkutan.

(5) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa

dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan.

(6) Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan secara berkala dan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4 Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan