Pasal 58

(1) Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang

ditunjuk.

Bagian Kedua Pelimpahan Wewenang dan Penugasan