Pasal 57

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

(4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

(5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.