Pasal 102

(1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi

persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

(2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum

beroperasi.

(3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• teknis struktur perkerasan jalan;
• teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
• teknis geometri jalan;
• teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
• teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
• teknis perlengkapan jalan.

(5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan,

leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

(6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh

penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8 Penilikan Jalan