Pasal 6

(1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang

tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum dengan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• perjanjian konsesi; atau
• perjanjian kedasama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedil<it memuat:

• lingkup penyelenggaraan;
• jangka waktu liak penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
• hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus ditanggung para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efidien dan seimbang;
• standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan dan keluhan masyarakat;
• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
• penyelesaian sehgketa; ' g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
• fasilitas .

SK No 086044A

PRES IDEN

h fasilitas penunjang Prasarana Perkeretaapian; keadaan memaksa; J untuk perjanjian konsesi perlu diatur ketentuan mengenai penyerahan Prasarana Perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan; dan k tarif awal dan formula penyesuaian tarif.