PP
PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERE TAAPIAN
Pasal 5
BAB 1 — KETENTUAN UMUM
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dengan Peraturan Ment'eri.
. Pasal 6.
SK No 086043 A
PRES IDEN