Pasal 14

(1) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan

prinsip pembangr-lnan perkeretaapian Khusus dapat mengajukan perrrrohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus kepada:

• Menteri, untuk penyelenggaraan perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
• gubernur, untuk penyelenggaraan perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam I (satu) provinsi; atau penvelenggaraan c. bupati/'wali , kota, untuk Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/ kota. (2}permohonan. . .

SK No 086050A

(2) Permohonan izin pembangunan Perkeretaapian

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:

• surat persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus;
• rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
• gambar-gambar teknis;
• data lapangan;
• jadwal pelaksanaan;
• spesifikasi teknis;
• metode pelaksanaan;
• bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan;
• analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL- UPL; dan
• memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.