PERLUASANKESEMPATANKERJA

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan

kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)meliputi:

• kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja;dan
• kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

Pasal3

Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah di setiap sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal4

(1) Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam

hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkanperluasan kesempatan kerja.

(2) Untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan

kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)Pemerintahdan PemerintahDaerah dapat memberi

kemudahan investasi.

Pasal 5 ...

=:»>.>.

PRESIDEN

Pasal5

(1) Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam

hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal4 dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milikdaerah, dan swasta.

(2) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus menyeraptenaga kerja.

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Dl LUAR HUBUNGAN KERJA

Pasal6

Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf b diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berke1anjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologitepat guna.

Pasal7

Kebijakanperluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaanmasyarakat.

Pasal 8 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PasaI8

(1) Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar

hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal6 dilakukan dalam bentuk programkewirausahaan.

(2) Programkewirausahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, danjatau pola lain yang dapat mendorongterciptanyaperluasan kesempatan kerja.

Pasal9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaluikegiatan:

• permodalan;
• penjaminan;
• pendampingan;
• pelatihan;
• konsultasi;
• bimbinganteknis; dan/atau
• penyediaandata dan informasi.

Lembagapenjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitaskredit danj atau fasilitaspenjaminan kredit.

BAB IV ...

.... -r-.

PRESIDEN

BABIV

Pasa111

(1) Menterimelakukan koordinasidengan instansi terkait

untuk mendukung pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.

(2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat

mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan koordinasisebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk:

• memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan
• melakukan mediasi, motivasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalaru 1 (satu)tahun atau sewaktu-waktuapabila diperlukan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaikoordinasi perluasan

kesempatan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PELAPORAN

Pasal12

.(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, .badan usaha milik daerah, swasta, dan ke1embagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 berkewajiban me1aporkan secara tertulis perluasan kesempatan kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan sebagai dasar bagi instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan kewenanganmasing-rnasing.

(3) Tata cara dan bentuk pelaporan perluasan

kesempatan kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat

(2)diatur dengan Peraturan Menteri.

BABVI

Pasal13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pq_datanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2013

INDONESIA,

. ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal8 Mei 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIATNEGARARl

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA