Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN

KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa besaran Tunjangan Veteran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);

  2. Peraturan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34

TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) sebagaimana telah lima kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  • Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57);

  • Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 37);

  • Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62);

  • Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67); dan

  • Nomor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

  • Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran

Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi:

  • Golongan A sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan B sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan C sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan D sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan E sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Kepada Veteran yang menderita cacat badan

dan/atau cacat ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cacat.”

  1. Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

(1) Tunjangan Veteran diberikan kepada

Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia:

  • Golongan A sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan B sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan C sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan D sebesar Rp797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;
  • Golongan E sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Veteran bagi Janda/Duda Veteran

Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.”

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa besaran Tunjangan Veteran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);

  3. Peraturan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);

Referensi Silang (4)
UU 7/1967 — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang...
PP 34/1985 — Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985...
PP 12/2009 — PERUBAHAN KELIMA ATAS
PP 38/1958 — Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958...