Pasal 86

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan

Pasal 85 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat

dijaminkan kepada pihak lain.

(2) UNSRI melakukan pengungkapan yang memadai dalam

catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNSRI dapat dimanfaatkan oleh UNSRI setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNSRI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSRI.

(5) Barang. . .

SK No 226869 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNSRI dapat dimanfaatkan oleh UNSRI setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNSRI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSRI.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah

berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.