Pasal 57

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik, dan peraturan akademik;
• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
• memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
• memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/ atau Departemen;
• merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; dan
• bersama MWA dan Rektor men5rusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNSRI.

Pasal 58. . .

SK No 226857 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA