Pasal 87

(1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b disusun dengan memperhatikan:

• kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;

• penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tidak mengganggu Alur Laut dan pelestarian ekosistem Laut;

• pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;

• pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil;

• kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan

• kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

(3) Hasil survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan

pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan minyak dan gas bumi.

(4) Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.