Pasal 173
BAB 8 — MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL
(1) Koordinator PSC memiliki tanggung jawab: a. mengoordinasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban Pelabuhan sesuai ketentuan standar internasional; b. menyusun Port Security Assessment/PSA dan Port Security Plan/PSP; c. menyusun jaring koordinasi, komunikasi, dan informasi di Pelabuhan; d. mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan terhadap interaksi setiap Kapal yang telah/belum/tidak memiliki ISSC dengan Fasilitas Pelabuhan yang telah/belum/tidak menerapkan ketentuan Koda; e. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan pembinaan program keamanan Fasilitas Pelabuhan; dan f. melakukan pemeriksaan atau inspeksi rutin dan sewaktu-waktu terkait implementasi Koda terhadap Fasilitas Pelabuhan yang berada di wilayah kerjanya. (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator PSC juga memiliki kewenangan: a. menentukan dan menetapkan Tingkat Keamanan di Pelabuhan dengan mempertimbangkan ancaman atau Insiden Keamanan yang terjadi; b. menentukan dan mengambil langkah keamanan yang sesuai dengan Tingkat Keamanan yang akan dan/atau sedang terjadi di Pelabuhan; c. memasuki Fasilitas Pelabuhan untuk meminta informasi dan hal lain yang terkait dalam hal penerapan Koda; d. meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia pada Tingkat Keamanan 2 dan/atau Tingkat Keamanan 3, jika diperlukan; dan e. memberikan sanksi administratif atas ketidakpatuhan atau pelanggaran ketentuan keamanan Fasilitas Pelabuhan.
